Workshop Terfokus: ‘Penyususnan Evaluasi dan Standar Indikator Kinerja Untuk OptimalisasiI Pembangunan Daerah’

Keberhasilan pembangunan daerah agar mencapai hasil optimal memerlukan evaluasi dan standar indikator kinerja. Dinamika dan pencapaian dengan demikian dapat terukur sehingga peningkatan pengembangan pembangunan mencapai sasaran dan tujuan.

Melalui Evaluasi dan Standar Indikator Kinerja, Pemerintah Daerah dapat mengetahui secara cepat tingkat keberhasilan seluruh sektor-sektor pembangunan. Termasuk juga, terpapar sektor-sektor yang memerlukan percepatan dan dorongan peningkatan kinerja. Dengan Evaluasi dan Standar Indikator Kinerja dapat diketahui 4 (empat) hal, yaitu: (1) Upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;  (2) Gambaran hasil Pencapaian Program Pembangunan; (3) Fokus dan Prioritas  Utama Pembangunan; dan (4) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Mempertimbangkan urgensi kebutuhan Evaluasi dan Standar Indikator Kinerja, Bina Mulia Indonesia (BMI), mengundang jajaran BAPPEDA di seluruh Indonesia, untuk mengikuti Workshop Terfokus: ‘Penyusunan Evaluasi dan Standar Indikator Kinerja Untuk Optimalisasi Pembangunan Daerah

Read More

Bimbingan Teknis Terfokus: Administrasi Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan Pemerintah Daerah

Event ini bertujuan untuk memberikanpemahaman dan gambaran secara lengkap kepada SKPD kabupaten/kota tentang tata kelola administrasi Naskah Dinas dan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur di Daerah.

Untuk info event ini terlampir dibawah silakan di download

Download

Read More

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Terfokus: Tata Kelola Pelaksanaan dan Audit Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Daerah

Salah satu temuan terbesar hasil audit BKP tahun 2012, ternyata terkait Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan/PNS baik Eksekutif maupun Legislatif. kesalahan dan temuan terutama terlihat pada urgensi, evektifitas, efisiensi serta audit pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pemerintah sesuai rekomendasi BKP, berusaha melakukan penataan agar perjalanan dinas PNS sesuai prosedur, proporsional, tepat sasaran serta terbit dalam pertangung jawaban.

Sebagai antisipasi dan merespon hasil audit BPK tersebut, Bina Mulia Indonesia (BMI) Jakarta mengundang Satuan Kerja Peranagkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Pemerintah Daerah/Kota,

Untuk info lebil lanjut silakan download file terlampir di bawah ini

Download

Mirror

Read More

Bimbingan Teknis Terfokus 'Audit Kinerja Dan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota'

Dinamika kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat terlihat secara tranparan melaluai mekanisme audit, pengawasan dan evaluas. Dari tiga komponen ini, dapat ditentukan target yang telah  dan harus dicapai serta diketahui seberapa jauhtingkat keberhasilan perkembangan kemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaannya, audit penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan regulasi formal diarahkan pada kinerja pemerintahan, tata kelola keuangan, dan pelaksanaan kebijakan. Di tingkat lebih teknis, hasil audit juga menilai antara lain pada tingkat dan kualitas pelayanan public, peningkatan kesejahterakat serta pengembangan proses pembangunan.

Audit sebagaimana di ketahui pada dasarnya merupakan penilaian, pemeriksaan atau evaluasi. Urgensi audit juga sangat tergantung pada tingkat lanjut dari hasil audit melalui langkah-langkah proposional. Dari hasil audit itu, pemerintahan daerah dapat lebih menfokuskan serta memperbaiki kinerja dan memprioritaskan sektor-sektor yang belum mencapai target.

untuk info lebil lanjut silakan download file dan formulir pendaftaran 


Download

Read More

Workshop Terfokus: Analisa Beban Kerja (ABK) Dan Proposionalisasi Distribusi Aparatur Dalam Rangka Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Guna mewujudkan efisiensi, efektif, profesionalisme dan proporsionalisasi jabatan dalam melakukan kegiatan di setiap SKPD kab./kota di perlukan analisa beban kerja obyektif. Melalui proses ini, setiap pemerintah daerah dapat mengukur kebutuhan pegawai serta proporsi pengangaran sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas anggaran. Distribusi pegawai juga diharapkan merata dan pelaksanaan job description, prosedur kerja (SOP) optimal

Atas dasar pemikiran diatas kami dari Bina Mulia Indonesia (BMI) Jakarta,  bermaksud melaksanakan Workshop Terfokus : Analisa Beban Kerja (ABK) Dan Proposionalisasi Distribusi Aparatur Dalam Rangka Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja.

Untuk info lebih lanjut silakan download file kami di link bawah ini 

Download

Read More